Nusakini.com--Jakarta--Putusan sidang Kode Etik Profesi Polri yang digelar Oktober 2020, Brotoseno hanya diberikan sanksi berupa pemindahan tugas yang bersifat demosi, dan diminta untuk meminta maaf kepada pimpinan Korps Bhayangkara sudah final.

"Putusan ini tentu sifatnya institusional, bukan interpersonal," kata Hasanuddin Koordinator Siaga 98 dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

• Mentan Amran Ajak Prajurit Tentara Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
• Kementan, TNI, dan Pelaku Usaha Perkuat Sinergi untuk Ketahanan Pangan Nasional
• Danramil 1408-10/Panakukang-Manggala Ajak Warga Binaan Bersinergi Menjaga Kebersihan Lingkungan
• Salut! Personil Sei Beruang Satgas Pamtas Yonarmed 10 Bradjamusti dan Warga Bangun Teras Mushola di Perbatasan Kalbar
• Bersama Warga Gome Puncak Papua, Satgas TNI 300 Siliwangi Rayakan Tahun Baru

Karena sifatnya institusional, maka pernyataan Kompolnas bahwa putusan tersebut bukan di era Kapolri Jenderal Sigit tidaklah tepat, sambung Hasan.

"Siapapun Kapolrinya akan terikat pada keputusan tersebut," tegas dia. 

Jadi Pendapat tersebut lebih bertendensi melindungi personal Kapolri, dibandingkan melihat keputusan institusi  yang final dan mengikat.

"Jalan keluar menyelesaikan polemik ini adalah AKBP Brotoseno dengan legowo demi nama baik institusi POLRI adalah mengundurkan diri," saran dia.(rilis)